Page 40 - Buku PPKN Kelas X

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian
kekuasaan bukan pemisah kekuasaan. Pembagian kekuasaan di negara kita
dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horisontal (pembagian kekuasaan
negara antara lembaga-lembaga negara yang sederajat) dan vertikal
(pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah/provinsi/kabupaten/kota).
c. Kementerian negara dibentuk bertujuan untuk membantu presiden dalam
melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin
oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada presiden.
d. Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/ kota merupakan

wujud dari pola pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan
daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya berdasarkan pada asas otonomi dan tugas perbantuan.
e. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki
yang harus termanisfestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa,
lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam
praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasi-
kan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya.

Penilaian Diri

Penyelenggaraan pemerintahan negara baik di tingkat pusat maupun daerah,
tidak akan efektif apabila tidak didukung secara aktif oleh seluruh rakyat Indonesia.
Kalian sebagai rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban mendukung setiap
penyelenggaraan pemerintahan di negara kita, salah satunya adalah dengan
mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan pemerintah. Berikut ini
terdapat beberapa indikator perilaku yang mencerminkan salah satu bentuk

dukungan terhadap pemerintah.

26 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK