Page 155 - Perbaikan Akhir E-Modul PBUPB 2

BAB IX SAMUDERA DAN LAUTAN

bendungan tailing, pembuatan pasta limbah, atau
pengolahan limbah kembali ke tanah.

B. Kebijakan Adapun kebijakan peraturan
Peraturan pemerintah mengenai pengelolaan

Pemerintah sumber daya laut di Indonesia
dalam yaitu sebagai berikut
Pengelolaan (Muthmainna, 2022; Muthnainna,
dkk., 2024; Sultan & Ramadhan,
Sumber Daya 2024).
Laut 1. Undang-Undang No. 5
Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Indonesia yang berisi tentang aturan kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di ZEE harus
berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia.
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan

dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 mengenai
perubahan dari Undang-Undang No.31 tahun 2004
yang memiliki berbagai pasal tentang pengelolaan
sumber daya ikan, penetapan zona-zona larangan
penangkapan, dan ketentuan mengenai penegakan
hukum terhadap pelanggaran disektor perikanan.
3. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 yang
mengatur tindakan hukum pada kapal atau berbagai
pihak yang melakukan penyelundupan sumber daya.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56
Tahun 2016 berisi berbagai ketentuan yang bertujuan
untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan

140