Page 11 - MONITORING ISU 24 JUNI - 1 JULI 2022

Isu 2

Upaya Wujudkan

Minyak Goreng Pro Rakyat

Identifikasi Isu

Meskipun berangsur turun, minyak goreng dinilai masih mahal padahal

saat ini harga bahan baku atau CPO justeru anjlok. Hal ini

menyebabkan munculnya protes para petani serta oknum yang

melakukan kecurangan dan hal-hal ilegal untuk mendapatkan

keuntungan dengan memanfaatkan migor curah dari pemerintah.

Disinyalir, permasalahan ada pada distribusi yang dipicu oleh kurangnya

pengawasan dan penerapan harga minyak goreng dengan mekanisme

pasar. Pemerintah telah dan akan berencana melakukan berbagai

upaya, misalnya dengan memfasilitasi transaksi melalui PeduliLindungi,

mengemas Minyakita dan aturan baru mengenai DMO yang

memberikan alternatif baru bagi produsen/ eksportir. Kemudian,

pengamat menilai, untuk mengatasi permasalahan minyak goreng

secara menyeluruh, perlu melibatkan BUMN.

Respon Publik

Terhadap Isu

Analisis Isu

pelibatan BUMN menjadi salah satu opsi untuk menekan harga minyak

goreng

Posisi Organisasi Atas Isu

belum ada penyebutan BPKP dalam beberapa pemberitaan ini

Stakeholders Kunci yang Berpengaruh Atas Isu

Mendag Zulhas, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Plt

Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenkomarves Rachmat

Kaimuddin, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan

Oke Nurwan, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Bhima Yudhistira, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastadi,

Polres Metro Tangerang Kota, Pedagang sembako di daerah Makasar,

Jakarta Timur, bernama Tatik

Perilaku Stakeholders Kunci dan Ekspektasi

Mereka Atas Isu

meningkatkan pengawasan distribusi dan melibatkan BUMN

*) Kronologis lengkap ada di bagian lampiran