Page 19 - Modul Pembelajaran Kewajiban Warga Negara Berbasis Green Environment
P. 19

maupun di luar negeri sepanjang ia tidak memutuskan  hubungannya atau
                     terikat oleh hukum internasional.
                            Kewajiban warga negara menurut Yasin (2009) adalah suatu keharusan

                     yang wajib dikerjakan dan tidak boleh diabaikan oleh tiap warga negara. Hak
                     dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena ketika
                     warga negara memperoleh haknya sebagai warga negara, maka ketika itu pula
                     ia harus menjalankan kewajibannya. Jadi, kewajiban warga negara merupakan
                     keharusan yang harus dilakukan  tiap warga negara sebagai bagian unsur
                     negara sesuai hukum negara yang mengaturnya.




                        D. Kewajiban Warga Negara
                           dalam Hukum Indonesia

                            Kewajiban menurut Wiyono merupakan bentuk pengamalan dari
                     Pancasila  dalam kehidupan baik  sebagai diri  sendiri, anggota  keluarga,
                     masyarakat,  dan sebagai warga negara.  Pancasila sebagai landasan idiil
                     bangsa  mengajarkan bahwa masyarakat menyadari  akan  kewajibannya
                     terhadap negara. Pancasila dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
                     Peraturan Perundang-Undangan merupakan sumber dari segala hukum yang

                     ada  di Indonesia.  Implikasinya, segala produk hukum  di  Indonesia wajib
                     berasaskan nilai-nilai Pancasila.
                            Kewajiban warga negara yang tertuang secara tersirat dalam Pancasila
                     dikutip dari Badan  Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)  yaitu:  sila  pertama
                     Ketuhanan Yang Maha Esa menyiratkan bahwa nilai-nilai dalam wajib menjiwai
                     segala hal yang terkait pelaksanaan dan penyelenggara negara, hukum dan
                     peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan HAM. Salah satu

                     contohnya adalah warga negara wajib memberikan kebebasan kepada orang
                     lain untuk memilih agama dan kepercayaan; sila kedua Kemanusiaan yang Adil
                     dan Beradab menyiratkan bahwa warga negara wajib menjunjung tinggi nilai
                     kemanusiaan dan  tenggang rasa.  Implikasinya adalah  warga negara dan
                     pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib mengutamakan
                     hak asasi manusia, serta harkat dan martabat kemanusiaan yang wajib dijamin

                     dalam peraturan hukum; sila ketiga Persatuan Indonesia warga negara wajib
                     menjunjung  tinggi nilai persatuan dan  kesatuan  dengan  mengedepankan
                     kebersamaan di atas ego pribadi. Hal ini merupakan dampak dari perwujudan
                     sifat kodrat manusia yang mono-dualis yaitu sebagai makhluk  individu  dan







                                                            5
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24