Page 20 - Modul Pembelajaran Kewajiban Warga Negara Berbasis Green Environment

makhluk sosial. Negara sendiri merupakan suatu persekutuan hidup bersama
yang terbentuk dari berbagai suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok
sehingga keberagaman yang ada merupakan kodrat manusia dan juga adalah

ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya adalah
dari keberagaman yang ada manusia menyatukan diri dalam persatuan; sila
keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/ Perwakilan menyiratkan bahwa warga negara
berkewajiban menjunjung tinggi nilai musyawarah dan demokrasi dalam
kegiatan sehari-hari. Rakyat merupakan subjek pokok yang mendukung negara
dan kekuasaan dalam negara secara prinsipnya berasal dari rakyat. Jadi, untuk

mewujudkan kekuasaan yang benar-benar dari rakyat perlu dijiwai sila
kerakyatan yang di dalamnya mengandung nilai demokrasi; dan sila kelima
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menyiratkan bahwa warga
negara berkewajiban menjunjung tinggi nilai keadilan sosial pada semua
warga negara tanpa terkecuali. Prinsip keadilan menjadi tolak ukur baik atau
buruknya suatu hal yang dilakukan. Hasil dari tindakan yang berkeadilan

tersebut ialah berkembangnya sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam
berbuat. Perwujudannya adalah dengan adanya sikap adil dalam
menyeimbangkan antara hak dan kewajiban terhadap orang lain dan diri
sendiri.
Hukum Indonesia sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila diatur
dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan yang menyebutkan bahwa hukum tertinggi secara hierarki ialah UUD

NRI Tahun 1945. Implikasi UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum tertinggi adalah
peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawahnya harus
patuh dan tidak boleh bertentangan dengan UUD. Hal tersebut berdasarkan
asas “lex superior derogate legi inferiori” yang berarti peraturan perundang-
undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam hukum Indonesia yaitu
dalam UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi beberapa pasal. Safa’at, dkk (2022)
menjelaskan bahwa dalam UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan beberapa hak dan
kewajiban mendasar manusia yakni: 1) hak-hak mendasar manusia diatur
dalam pasal 28H dan pasal 28I ayat 1 dan 2; 2) kewajiban sebagai warga negara
adalah mematuhi peraturan perundang-undangan, menghargai HAM orang
lain, moral, etika, serta tunduk pada hukum internasional yang mengatur HAM

yang mana sudah tertuang dalam pasal 28J; 3) kewajiban sebagai warga

6