Page 38 - MODUL SUFA REVISI

Perundingan berlarut-larut dan sempat terhenti sampai 1 Mei 1949

karena terjadinya perbedaan pendapat yang tajam. Pemerintah Belanda
menghendaki agar RI menghentikan gerakan gerilya oleh pejuangnya,

bersedia menghadiri KMB dan bersedia bekerjasama menciptakan

keamanan dan ketertiban, barulah pemerintahan dan pemimpin RI yang

ditahan Belanda dibebaskan. Karena perundinagn berjalan sangat lamban,

bahkan hampir mengalami jalan buntu, pada tanggal 24 April 1949 Drs.
Mohammad Hatta datang ke Jakarta. Pihak RI menempuh cara lain yakni

mengadakan perundingan informal dan langsung dengan pihak Belanda

disaksikan Merle Cochran. Pada tanggal 25 April 1949 diadakan

pertemuan informal pertama antara Drs. Moh. Hatta dengan ketua

delegasi Belanda Dr. Van Royen. Hasil pertemuan ini tidak diumumkan,
namun Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan bahwa pertemuan

informal itu untuk membantu memberikan penjelasan kepada delegasi

Belanda (Putra, 2020:20).

Anggota UNCI dari AS Merle Cohran mendesak Indonesia agar

dapat menerima usulan Belanda dengan kompensasi bantuan ekonomi

setelah pengakuan kedaulatan, tetapi sebaliknya mengancam untuk tidak
memberi bantuan apapun kepada Indonesia apabila pihak RI tidak bisa

melanjutkan perundingan. Selanjutnya masingmasing pihak

mengeluarkan pernyataan. Persetujuan ini sebenarnya hanya berupa

pernyataan dari kedua belah pihak yang masing-masing menyetujui

pernyataan pihak lainnya. Isi pernyataan ini ditanda tangani pada 7 Mei
1949 oleh ketua perwakilan kedua negara yaitu Mr. Moh. Roem dan Dr.

Van Roiyen, oleh karena itu terkenal dengan sebutan Roem Royen

Statemens. Turut serta pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan

maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan

lengkap kepada Negara Indonesia Serikat, yang tidak bersyarat. Presiden
Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta akan berusaha mendesak

E-MODUL PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS INKUIRI 31