Page 36 - MODUL SUFA REVISI

BFO di bawah pengawasan Komisi PBB dalam suatu perundingan formal

(Putra, 2020:19).

Gambar 6. Mr. Roem dan Mr Royen

(Sumber: https://www.google.com/ )

Pada tanggal 13 Februari 1949 Wakil Presiden Mohammad Hatta

secara resmi menyatakan pendapatnya bahwa perundingan dapat saja

dilakukan dengan syarat dikembalikannya pemerintah RI ke Yogyakarta

dan pengunduran pasukan Belanda dari wilayah RI sesuai dengan

resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 24 Januari 1949. PendirianWakil
Presiden MohammadHatta kemudian disetujui dan didukung oleh

delegasi BFO. Berdasarkan kenyataan dan penjajagan politis yang

dilakukan oleh Belanda terhadap para pemimpin Indonesia diperoleh

kesimpulan bahwa pada umumnya bersedia berunding. Oleh karena itu,

Belanda pada tanggal 26 Pebruari 1949 mengumumkan akan mengadakan
Konferensi Meja Bundar pada tanggal 12 Maret 1949. KMB akan diadakan

dengan diikuti oleh Belanda, Indonesia dan negara-negara bentukan

Belanda guna membicarakan masalah Indonesia seperti syarat-syarat

penyerahan kedaulatan dan pembentukan Uni Indonesia Belanda.
Pemerintah Belanda mengutus Dr. Koets sebagai Wakil Tinggi Mahkota

Belanda pada tanggal 28 Pebruari 1949 untuk menemui Ir. Sukarno

E-MODUL PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS INKUIRI 29