Page 31 - MODUL SUFA REVISI

Selepas penandatanganan Persetujuan Linggarjati di Belanda,

perundingan lanjutan diadakan pada 14 April 1947. Situasi politik pada
masa itu cukup panas baik di pemerintah Belanda maupun di

Pemerintah RI. Gurbernur Jenderal di Indonesia Van Mook dituding

sebagai penyebaba Persetujuan Linggarjati yang merugikan Belanda.

Kondisi ini memnunculkan kaum anti-Linggarjati di Belanda dan

berupaya menurunkan Van Mook sebagai Gubernur Jenderal di
Indonesia. Posisi Van Mook yang tersudut ditambah situasi keuangan

Belanda yang kurang baik memunculkan ultimatum pada 23 Juni 1947

agar Indonesia mengikuti nota yang disampaikan pada 27 Mei 1947.

Nota tersebut berisi antara lain membentuk bersama pemerintah

peralihan mengeluarkan uang bersama dalam mendirikan lembaga
devisa bersama. Memberikan beras untuk rakyat di daerah-daerah

penduduk Belanda, menyelenggarakan ketertiban dan keamanan

bersama, dan menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan

ekspor.

Sementara itu di Indonesia hampir semua kelompok menentang

keras kebijakan PM Sjahrir sebagai pemimpin perundingan dengan

Belanda. Pada 27 Juni 1947, dengan asas sopan santun demokrasi

sjahrir meletakkan jabatan dan mengembaikan mandate kepada
Presiden Soekarno. Pada 3 Juli 1947 Kabinet V RI dibentuk degan Amir

Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri (Hoesein, 2010: 271-276). Dengan

mundurnya sjahrir Belanda menjadi ragu-ragu untuk berunding dan

siap berperang. Walau Amerika telah campur tangan, aksi Belanda
menyerang Indonesia tak terbendung.

C. Perjanjian Renville

Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan sengketa

Indonesia dengan Belanda, PBB membentuk Komite Tiga Negara (KTN).

Anggota KTN terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Anggota

E-MODUL PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS INKUIRI 24