Page 52 - FIX_MODUL SUFA FLIP BOOK

Perundingan di Linggajati ini mencapai beberapa persetujuan, antara

lain Belanda mengakui RI secara de facto yang terdiri atas Jawa, Madura,
dan Sumatra. Selain itu akan dibentuk negara federal yang dinamakan

Republik Indonesia Serikat (di mana RI menjadi salah satu negara

bagiannya). Terakhir akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu

Belanda sebagai kepala uni.
Usai peristiwa di Linggajati, Belanda melanggar perjanjian tersebut

dengan melakukan Agresi Militer Belanda I secara serentak pada 21 Juli

1947 terhadap kota-kota besar wilayah RI di Jawa dan Sumatera. Tindakan

ini mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional. Oleh karena itu,

PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan
Australia sebagai perwakilan Indonesia (Richard C. Kirby), Belgia sebagai

perwakilan Belanda (Paul Van Zeeland), dan Amerika Serikat sebagai

penengah (Prof. Dr. Frank Graham) untuk menyelesaikan permasalahan

ini.

Maka dari itu, dilakukanlah sebuah perundingan di atas kapal milik
Amerika Serikat yang bernama USS Renville pada 17 Januari 1948. Kala

itu, kapal USS Renville sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok.

Delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri Amir Syarifudin dan

Belanda menempatkan seorang Indonesia bernama R. Abdulkadir

Wijoyoatmojo sebagai ketuanya. Hasil yang dituai dari perjanjian ini
adalah Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS, RI sejajar

kedudukannya dengan Belanda, RI menjadi bagian dari RIS dan akan

diadakan pemilu untuk membentuk Konstituante RIS, serta tentara

Indonesia di daerah Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke
wilayah RI.

Belanda kembali melanggar Perjanjian Renville dengan melancarkan

Agresi Militer Belanda II. Hal ini menyebabkan Indonesia terpaksa

mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi,

Sumatra Barat di bawah komando Syafruddin Prawiranegara. Setelah

E-MODUL PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS INKUIRI 45