Page 11 - WYJH V3 N2 DES 2020

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada
Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta
pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan.
Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan diatur dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga
independen yang diresmikan pada 16 Juli tahun 2012 sesuai dengan amanah asal 34
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pengaturan mengenai Otoritas Jasa
Keuangan telah diatur di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen dan
masyarakat pada sektor jasa keuangan. Pada dasarnya Otoritas Jasa Keuangan
11
mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun,
12
lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan
dalam menjalankan fungsi pengaturan mempunyai kewenangan untuk menetapkan
peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan berdasarkan Pasal 8 huruf C
Undang-Undang No.11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan fungsi pengaturan dalam
perlindungan terhadap pengguna peer to peer lending, secara khusus mengenai peer
to peer lending pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Peer to
peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan
pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian
pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik
13
dengan menggunakan jaringan internet.
POJK LPMUBTI pada BAB VII mengatur terkait dengan perlindungan bagi
konsumen pengguna peer to peer lending. Berdasarkan Pasal 29 POJK LPMUBTI
penyelenggara wajib menyelenggarakan prinsip dasar dari perlindungan pengguna
yaitu:
a. Transparansi;
b. Perlakuan adil;
c. Keandalan;
d. kerahasiaan dan keamanan data;
e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.
Penyelenggara peer to peer lending dilarang menyebarkan data dan/atau
informasi kepada pihak ketiga. Larangan tersebut dikecualikan jika pengguna
14
memberikan persetujuan secara elektronik dan/atau diwajibkan oleh ketentuan
15
peraturan perundang-undangan.

11 Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan
12 Pasal 5 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
13 Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
14 Pasal 39 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan
15 Pasal 39 (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan

110