Page 8 - WYJH V3 N2 DES 2020

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEER TO PEER
LENDING ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH DEBT COLLECTOR

2
Deza Pasma Juniar , Agus Suwandono , Helitha Novianty Muchtar 3
1
1 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, email: deza16001@mail.unpad.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
3 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

ABSTRAK ARTICLE INFO
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan fungsi pengaturan telah Kata Kunci:
mengatur peer to peer lending di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Debt collector; Otoritas
No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Jasa Keuangan; Peer to
Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI), namun di dalam POJK LPMUBTI tidak Peer Lending
mengatur mengenai penggunaan pihak ketiga atau debt collector dalam
melakukan penagihan kepada konsumen. Hal tersebut hanya diatur di dalam Cite this paper:
Pedoman Perilaku yang dibuat oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama
Deza Pasma Juniar, A. S.
(AFPI) dan masih terdapat pelanggaran dalam melakukan penagihan yang
dilakukan oleh debt collector peer to peer lending kepada konsumen. ,. H. N. M., 2020.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan pengaturan Perlindungan Hukum
penggunaan debt collector dalam melakukan penagihan dan penyelesaian Terhadap Konsumen
sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap debt collector yang Peer to Peer Lending
melakukan perbuatan melawan hukum dalam penagihan. Metode yang Atas Perbuatan
digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan Melawan Hukum yang
penelitian dengan menggunakan peraturan-peraturan dan literature terkait. Dilakukan Oleh Debt
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait dengan Collector. Widya
penggunaan debt collector belum diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan di dalam Yuridika: Jurnal Hukum,
suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sehingga menimbulkan 3(2).
ketidakpastian hukum bagi konsumen peer to peer lending dan konsumen
dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui 2 tahapan yaitu dengan
melakukan pengaduan kepada penyelenggara peer to peer lending (internal
dispute resolution) dan melalui pengadilan atau luar pengadilan (external
dispute resolution) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa No.1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang menghadapi revolusi industri 4.0, dengan adanya revolusi
industri 4.0 kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia telah berkembang secara digital.
Dengan berkembangnya ekonomi secara digital memberikan kemudahan pada manusia

107