Page 172 - WYJH V3 N2 DES 2020

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN KAWIN

Rumi Suwardiyati 1

1 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, email: rumisuwardiyati@ub.ac.id

ABSTRAK ARTICLE INFO

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai asas Kata Kunci:
kepatutan dalam perjanjian kawin yang mana dalam perkembangannya Asas Kepatutan;
mengenai perjanjian kawin mulai merubah konsep dimana tidak hanya Perjanjian Kawin; Harta
mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan, dimungkinkan Benda Dalam
perjanjian kawin diartikan seperti perjanjian pada umumnya. Masalah yang
Perkawinan
diteliti adalah bagaimana penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kawin.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Cite this paper:
konsep, pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka yang dianalisis Suwardiyati, R., 2020.
dengan metode interprestasi teleologis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Asas
belum dilakukan penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kawin tersebut Kepatutan Dalam
karena masih ada klausula yang dianggap tidak sesuai dengan moralitas. Perjanjian Kawin.
Widya Yuridika: Jurnal
Hukum, 3(2).

PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial atau biasa disebut dengan zoon politicon, yang
mana mereka selalu hidup berkelompok. Hidup berkelompok tersebut disebut dengan
masyarakat. Berjuta-juta manfaat dapat diambil oleh manusia lewat hidup bersama, baik
dalam urusan pemenuhan kebutuhan hayati raga dan jiwanya. Bahkan cara hidup
berdampingan serta berinteraksi dengan sesamanya, kian menjadi mudah memenuhi
1
segala jenis kebutuhan yang diperlukan.
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan orang lain,
keterikatan tersebut memunculkan suatu aturan yang mana hak dan kewajiban seseorang
dapat terlindungi. Adapun dalam berinteraksi tersebut seperti adanya suatu perkawinan

1 Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Surabaya : PT. Revka Petra Media), hlm. 3

271