Page 36 - NUL RAHPANI - EKONOMI PENDIDIKAN

3. Sumbangan Masyarakat:
 Donasi dari masyarakat dan organisasi filantropi untuk membantu pembangunan
fasilitas pendidikan

D. Tantangan dalam Biaya Investasi
 Alokasi Dana yang Tidak Merata: Dana untuk investasi pendidikan seringkali tidak merata
antara daerah satu dengan yang lain.
 Pemeliharaan Infrastruktur yang Mahal: Biaya pemeliharaan fasilitas yang sudah dibangun
menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah yang kekurangan dana.

C. Peran Regulasi dalam Pembiayaan Pendidikan

A. Peraturan yang Mengatur
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Mengatur tanggung jawab
pembiayaan pendidikan sebagai kewajiban pemerintah dan masyarakat.
2. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan: Menyusun mekanisme pengelolaan
dan pertanggungjawaban dana pendidikan yang berasal dari pemerintah.
3. Permendikbud No. 44 Tahun 2012: Memberikan pedoman mengenai pungutan dan
sumbangan biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar.
4. PP No. 18 Tahun 2022: Pembaruan atas PP No. 48 Tahun 2008 mengenai mekanisme
pendanaan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masa kini.

B. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Regulasi ini menekankan pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
pendidikan nasional.

D. Strategi Optimalisasi

A. Diversifikasi Sumber Dana:
Meningkatkan kontribusi dari sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan.

B. Penggunaan Teknologi:
Implementasi platform digital untuk transparansi pengelolaan dan pelaporan dana pendidikan.
C. Peningkatan Kompetensi Manajemen Sekolah:
Memberikan pelatihan kepada kepala sekolah dan pengelola pendidikan untuk pengelolaan
anggaran yang lebih efisien dan efektif.

31