Page 7 - SECURE NOVEMBER 2020

sekilas jr

Jasa Raharja Overview

Berdasarkan PP No. 8 tahun 1965, terhitung sejak 1 Januari 1965 Based on Government Regulation No. 8 year 1965, as of 1 January
dibentuk sebuah badan hukum baru dengan nama “Perusahaan 1965 established a new legal entity with the name of “Jasa Raharja
Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja”. Perusahaan ini memiliki State Company General Insurance”.The company carried out
tu gas khusus mengelola pelaksanaan UU No.33 tahun 1964 specific tasks to manage the implementation of Law no. 33 of 1964
tentang Dana Pertang gungan Wajib Kecelakaan Penum pang, yang on finds of Compulsory Passenger Accidents Insurance which
menyan tuni korban kecela kaan penumpang darat, laut, dan udara, compensate accident victim passengers on the road, sea, and air,
dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan and Law No. 34 of 1964 about Road Traffic Accident Funds, which
Lalu Lintas Jalan, yang menyantuni korban kece lakaan lalu lintas compensate victims of traffic accidents caused by motor vehicles,
akibat terta brak kendaraan bermotor, kereta api. Penunjukan PNAK train. The appointment of PNAK Jasa Raharja service provider for
Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut both Laws hasstipulated since January 1st 1965.
terhitung sejak 1 Januari 1965. To handle the increasing heavy tasks, in 1970, PNAK Jasa
Untuk menangani tugasnya yang semakin berat, pada tahun Raharja changed his status into Public Company (Perum) Jasa
1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Peru sahaan Raharja. This change of status stipulated in the Decree of Minister
Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam of Finance Republic of Indonesia No. Kep. 750/KMK/IV/II/1970 on
Surat Keputusan Menkeu RI No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 18, 1970, as a continuation to the promulgation of Law
November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya UU No. 9 of 1969 of the Forms of State-owned Enterprises.
No.9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara. In 1978, based on Government Regulation no.34 in 1978 and
Pada tahun 1978, berdasarkan PP N0.34 tahun 1978 dan melalui through the Decree of the Minister of Finance of Republic of
SK Menkeu RI No. 523/KMK/013/1989, Jasa Raharja diberi tugas Indonesia No. 523/KMK/013/1989, Jasa Raharja assigned the new
baru mener bitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond dan task to provide construction contract bond of Surety Bond and
kemudian dikem bang kan pula usaha Asuransi Aneka. developed Aneka Insurance there after.
Mengingat usaha yang ditangani Perum Jasa Raharja semakin Considering the increase of business which are dealt with
bertam bah luas, maka pada tahun 1980 ber da sarkan PP No. 39 Perum Jasa Raharja, subsequently in 1980 according to the
tahun 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Government Regulation no. 39 1980, Jasa Raharja status modified
Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian to be Liability Company (Persero) with the name of PT (Persero)
Jasa Raharja. Kemudian pendiriannya di ku kuhkan dengan Akta Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Then her principle confirmed with
Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, a Notarial Deed Imas Fatimah, SH no.49 1981 dated February 28,
yang telah beberapa ka li diubah dan ditambah terakhir de ngan Akta 1981, who has several times changed and augmented with the last
Notaris No.1 tanggal 1 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Julius notary deed no 1 dated 1st of August 2012 made in the presence of
Purnawan SH., M.Si., notaris di Jakarta. Julius Purnawan SH., M.Si., notary in Jakarta.
Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan UU No.2 tahun 1992 In 1994, in line with the published Law No. 2 of 1992 about
tentang Usaha Perasuransian, terhitung mulai 1 Janu a ri 1994, Jasa insurance entity, starting from 1 January 1994, Jasa Raharja released
Raharja melepaskan usaha nonwajib dan surety bond dan kembali non-mandatory surety bond business and return to pursue social
men a lan kan program asuransi sosial yaitu seba gai pengelola UU. insurance programs as the executive of Law No. 33 and 34 of 1964.
j
No. 33 dan 34 tahun 1964. Back to the main task, clearly renders Jasa Raharja more
Kembali menjalankan tugas pokok, jelas membuat Jasa Raharja concentrate to the best service provider. Now Jasa Raharja has
makin fokus memberikan pelayanan ter baiknya. Kini Jasa Raharja extensive network with one headquarters, 29 branch offices, 63
telah memiliki jaringan kerja yang luas dengan 1 Kantor Pusat, 29 representative offices, 67 Jasa Raharja Service Offices (KPJR),
Kantor Cabang, 63 Kantor Perwakilan, 67 Kantor Pelayanan Jasa and 1.646 Jasa Raharja officers in joint service offices with Samsat
Raharja (KPJR), dan 1.646 Kantor Pelayanan Bersama Samsat yang scattered throughout the provincial capital and district.
tersebar di seluruh Ibukota Provinsi dan Kota/Kabupaten. As an effort to improve services, extensive cooperation with
Sebagai langkah meningkatkan pela yan an, beragam kerja the Jasa Raharja’s partner also continued to be done. Such as Jasa

sama dengan para mitra kerja Jasa Raharja ju ga terus dilakukan. Raharja signed MoU on handling road traffic accident and public
Di antaranya Jasa Raharja melakukan penandatanganan MoU passengers victims with the National Police (Ditlantas) and the
penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang Ministry of Health, particularly with the various hospital throughout
umum dengan Polri (Ditlantas) dan Kementerian Kesehatan dalam Indonesia.
hal ini dengan berbagai rumah sakit se-Indonesia. The encouragement in providing better services continues to

Semangat memberikan pelayanan ter baik ini lah yang terus be built within Jasa Raharja officer.
dibangun in san Jasa Raharja.
November 2020 |