Page 179 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

Bahan Bacaan

Guru dan

Peserta Didik

A BELANJA PEMERINTAH DAERAH
Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua
kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

1. Belanja Operasi
Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara dalam rangka
menyelenggarakan kegiatan operasional (kegiatan sehari-hari) pemerintah yang memben
manfaat jangka pendek. Belanja operasi pemerintah terdiri dari

a. Belanja pegawai
Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang
harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat
negara, pegawai negeri sipil (PNS), maupun pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam
kategori belanja barang.

b. Belanja barang
Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa habis pakai guna
memproduksi barang dan/atau jasa, baik yang di pasarkan maupun yang tidak di pasarkan dalam
pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang di luar kriteria belanja bantuan
sosial serta belanja perjalanan. Menurut PMK Nomor 112 tahun 2012, belanja barang dapat
dibagi menjadi

1) Belanja barang dan jasa
Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai
keperluan kantor sehari-han, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor,
pengadaan/penggantian investaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk
membiayai pekerjaan yang bersifat nonfisik dan secara tidak langsung menunjang tugas pokok
dan fungsi kementrian/ lembaga, pengadaan investans kantor yang nilainnya tidak memenuhi
batas minimal kapitalisasi yang diatur oleh pemerintah pusat, dan pengeluaran jasa nonfisik
seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

2) Belanja pemeliharaan
Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap
atau aset lainnya yang sudah ada di dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya
jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan
gedung dan bagunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan
sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain- lain sarana yang berhubungan
dengan penyelenggaraan pemerintah.