Page 47 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

3. Jurnal yang Diperlukan

Jurnal merupakan catatan kronologi dan sistematis atas keseluruhan transaksi keuangan sebuah
entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry
di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Berikut jurnal-jurnal yang
diperlukan.
a. Jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan
neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LO, dan beban.
b. Jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi
anggaran sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas dan tidak perlu melakukan
catatan.

C. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Hasıl akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Setiap unit akuntansi dan pelaporan
keuangan pada kementerian negera/lembaga menghasilkan laporan keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran
Berdasarkan PP RI Nomor 71 Tahun 2010, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah,
yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode
pelaporan. Adapun berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013, laporan realisasi anggaran
(LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan- LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran menyajikan unsur-unsur sebagai berikut.

a. Pendapatan, yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
b. Belanja, yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum/ daerah yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
c. Transfer, yaitu penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Surplus/defisit, yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan.
e. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit
ataupun memanfaatkan surplus anggaran.
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SIKPA), yaitu selisih lebih/kurang antara realisasi
penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode.