Page 16 - Annual Report 2021 KPKNL Batam

Daftar Isi SEJARAH KPKNL BATAM

Ikhtisar

PKNL Batam merupakan salah satu Pada tahun 2006 terjadi penataan
kantor vertikal DJKN yang berada di organisasi di lingkungan Departemen
Keuangan dimana fungsi Pengurusan
Kbawah pembinaan Kanwil DJKN Riau,
Profil Kantor Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. KP- Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
digabung dengan fungsi Pengelolaan
KNL Batam terletak di Kota Batam, Provinsi
Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan
Kepulauan Riau dan berbatasan langsung den-
KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
gan 2 negara yaitu Singapura dan Malaysia. Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/
sehingga Direktorat Jenderal Piutang
dan Lelang Negara (DJPLN) berubah
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara (DJKN) berdasarkan Peratur-
an Presiden Nomor 66 Tahun 2006 ten-
tang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2005 ten-
tang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Kementerian Republik Indonesia.
Dengan adanya perubahan organisa-
Unit Pendukung Internal si tersebut, maka KP2LN berganti nama

menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) dengan

kekayaan negara dan penilaian sesuai
Cikal bakal berdirinya KPKNL Batam tidak lep- tambahan fungsi pelayanan di bidang
as dari adanya reorganisasi tingkat Eselon I dengan Peraturan Menteri Keuangan
Kementerian Keuangan. Berdasarkan Kepu- Nomor 135/PMK.01/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Sinergi tusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang Vertikal Jenderal Lingkungan Negara.
di
Direk-
Keputusan
ditindaklanjuti
Menteri
dengan
torat
Kekayaan
Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Jan-
uari 2001, BUPLN (Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara) ditingkatkan menjadi DJPLN (Di-
rektorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara). Un-
Informasi Kantor tuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor
operasional, maka KP3N (Kantor Pelayanan
Pengurusan Piutang Negara) dan KLN (Kan-
tor Lelang Negara) dilebur menjadi satu dengan
nama KP2LN (Kantor Pengurusan Piutang dan
Lelang Negara). Penyatuan ini dikukuhkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/
KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober 2002 tentang
Lampiran: Laporan Keuangan 2021 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direk-

torat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

16