Page 48 - Annual Report 2021 KPKNL Batam
P. 48
Daftar Isi IV. PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA
Ikhtisar
Profil Kantor
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Unit Pendukung Internal
Penyitaan Objek Jaminan
Debitur Eks BPPN
PT. Jalatara Indah
Sinergi LUNAS HARI INI, LEGA SAMPAI NANTI
Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Pasal
dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak 12 ayat 1 mewajibkan instansi pemerintah dan
Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang badan negara menyerahkan piutang macetnya
Informasi Kantor sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya ber- kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
dasarkan peraturan perundang-undangan yang Pada prinsipnya, piutang yang tidak mungkin lagi
tertagih oleh instansi yang bersangkutan, maka
berlaku atau akibat lainnya yang sah.
penyelesaiannya diserahkan kepada PUPN. Di-
rektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), mer-
upakan unit eselon 1 pada Kementerian Keuan-
gan yang mengambil peran didalam pengurusan
piutang negara.
Lampiran: Laporan Keuangan 2021
48
