Page 71 - E-Modul Ekonomi Kelas 11 Semester 2 Bagian 1
P. 71

Back to Peta Konsep

                   (2) Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak

                              Barang kena pajak merupakan barang berwujud maupun tidak berwujud
                      yang  dikenai  pajak  berdasarkan  Undang-undang  yang  berlaku.  Pada  dasarnya

                      semua barang  dikenai Pajak  Pertambahan Nilai (PPN) kecuali  yang  disebutkan

                      dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
                      (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pasal 4A atay (2). Barang

                      tidak kena PPN sesuai dengan UU tersebut meliputi barang hasil tambang atau

                      pengeboran, barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di
                      hotel, rumah makan dan warung, uang, emas batang, serta surat-surat berharga.

                   (3) Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak

                              Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan
                      atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang maupun fasilitas  atau

                      kemudahan atau hak tersedia dapat dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
                      menghasilkan  barang  karena  pesanan  (permintaan)  yang  dikenakan  pajak

                      berdasarkan Undang-undang. Jasa tidak kena pajak ditetapkan dengan peraturan

                      pemerintah  seperti  jasa  pelayanan  kesehatan.  pelayanan  sosial,  keagamaan,
                      pendidikan,  kesenian  dan  hiburan,  tenaga  kerja,  perhotelan,  sera  layanan

                      pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

                   (4) Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
                              Penetapan tarif PPN sebesar 10% dari harga jual atau nilai impor barang,

                      sementara tarif untuk barang ekspor 0%. Besar tarif PPN dapat diubah dengan
                      peraturan pemerintah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.


                              Rumus penghitungan PPN sebagai berikut.
                                   PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (10%)

                      Contoh penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):


                      Ibu  Ninik  seorang  pengusaha  bubuk  kopi  membeli  mobil  secara  tunai  dengan
                      harga RP500.000.000,00. Hitunglah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang Ibu

                      Ninik.

                      Penghitungan PPN terutang:
                      = 10% x Rp500.000.000,00
                      = Rp50.000.000,00

                      Jadi,  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  harus  dibayar  Ibu  Ninik  sebesar
                      Rp50.000.000,00. PPN sebesar RP50.000.000,00 tersebut merupakan pajak yang
                      dipungut kepada pengusaha kena pajak (Ibu Ninik).




                                                                         E-Modul Ekonomi kelas XI
                                                                                                                63
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76