Page 2 - SE DJP 12 Tahun 2022_REV 041122-1-8

2

3. Pembangunan rumah susun dalam rangka mendukung Ibu Kota
Negara (IKN), Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN),
Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan
Pertumbuhan Ekonomi lainnya;
4. Pembangunan hunian baru skala besar melalui penyediaan rumah
susun;
5. Pemeliharaan dan perawatan rumah susun; dan
6. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang eco-friendly.
Kelompok penerima bantuan diberikan kepada Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Keagamaan
Berasrama, dan Yayasan dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan,
atau pendidikan. Penerima manfaat pembangunan rumah susun umum
diberikan kepada MBR untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun
umum. Penerima manfaat pembangunan rumah susun negara ditujukan
kepada pejabat dan/atau aparatur sipil negara serta anggota Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
Penerima manfaat pembangunan rumah susun khusus ditujukan kepada
a. pekerja industri, merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh
atau pekerja industri yang berada di kawasan industri; b. masyarakat
yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan negara; c. masyarakat
nelayan, merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan
pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan; d. masyarakat
korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung
dari bencana skala dan/atau berdampak nasional; e. masyarakat yang
terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, merupakan
masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat
dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat; f.
masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar,
daerah terpencil, dan daerah tertinggal; g. masyarakat sosial dan yang
memerlukan kebutuhan khusus yaitu tenaga kesehatan, masyarakat
lanjut usia, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), miskin,
penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara
sosial memerlukan perhatian dan bantuan; h. peserta didik; i. masyarakat
berprestasi; dan/atau j. pelaku olahraga.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan rumah susun yang tepat mutu,
tepat waktu, tepat biaya dan tertib administrasi, perlu dilakukan
perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan penghunian,
serah terima aset dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sebagai acuan dalam melaksanakan
penyelenggaraan bantuan pembangunan rumah susun, maka perlu
disusun petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pembangunan rumah
susun.