Page 5 - SE DJP 12 Tahun 2022_REV 041122-1-8

5

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pelaksanaan bantuan Pembangunan Perumahan
dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 596)
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
1044/KPTS/M/2018 tentang Koefisien/Faktor Pengali Jumlah Lantai
Bangunan Gedung Negara; dan
24. Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 11/SE/Dr/2020
tentang Pedoman Pemrograman dan Penganggaran Kegiatan
Direktorat Jenderal Perumahan.

C. Maksud dan Tujuan
1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana untuk
melakukan penyelenggaraan bantuan pembangunan rumah susun.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan
bantuan pembangunan rumah susun tepat mutu, tepat waktu, tepat
biaya dan tertib administrasi sehingga terwujud bangunan rumah
susun sesuai dengan prinsip keandalan bangunan gedung.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri dari:
1. Perencanaan bantuan pembangunan rumah susun;
2. Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan rumah susun;
3. Pengelolaan dan penghunian rumah susun;
4. Serah terima aset rumah susun;
5. Building Information Modelling (BIM) pada rumah susun;
6. Manajemen risiko bantuan pembangunan rumah susun; dan
7. Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi.

E. Perencanaan Bantuan Pembangunan Rumah Susun
Perencanaan bantuan pembangunan rumah susun merupakan tahapan
awal dari penyelenggaraan bantuan pembangunan dan pengelolaan
rumah susun yang dilakukan melalui:
1. Perencanaan program bantuan pembangunan rumah susun dengan
kegiatan meliputi:
a. penyusunan program Direktorat Rumah Susun;
b. pengajuan usulan bantuan pembangunan rumah susun;
c. verifikasi proposal dan teknis bantuan pembangunan rumah
susun;
d. penyusunan RKA K/L Direktorat Rumah Susun;
e. penyusunan revisi RKA K/L Direktorat Rumah Susun; dan
f. penyusunan dan pengajuan seleksi tender pekerjaan rumah susun.