Page 10 - Kelas XII. 1b. Pertumbuhan Wilayah

Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

dalam lampiran peta rencana wilayah.

Dadan menjelaskan memang benar bahwa dalam RTRW Kabupaten

bekasi ada fungsi pengembangan wilayah di wilayah Cikarang tapi kata

Dadang itu bukan untuk pembangunan proyek kawasan perkotaan
Meikarta LIPPO grup seluas 2.200 ha. Dari aspek tata ruang, bukan saja

harus sesuai dengan RTRW, proyek Meikarta juga harus sesuai dengan

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan memiliki Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Hidup (RTBL).

"Setahu kami, proyek meikarta belum berdasarkan pada dokumen

RDTRK dan belum memiliki RTBLnya, berdasarkan informasi malah

RTRW dan RDTR Kabupaten Bekasi masih dalam proses revisi," kata
Dadan melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (19/8). Walhi

Jawa Barat menilai bahwa selain harus sesuai dengan aturan tata ruang

dan wilayah, pembangunan kawasan perkotaan Meikarta dengan luas
kota yang sangat besar harus sesuai dengan aturan lingkungan hidup.

"Tidak bisa pembangunan seluas kota meikarta memakai perizinan

lingkungan biasa seperti amdal saja. Pembangunan kota Meikarta harus

dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tidak bisa
hanya dengan amdal apalagi amdal-amdalan," tegas Dadan. Dengan

ketidakjelasan informasi perizinan tata ruang dan wilayah, serta tidak

dilengkapinya dokumen lingkungan dan perizinan lingkungan maka
seharusnya proyek kota tersebut dihentikan aktivitasnya. Pengembang

LIPPO grup sebagai pengembang besar harus mematuhi dan menaati
hukum tata ruang dan lingkungan, tidak asal bangun saja apalagi sudah

mempromosikan di berbagai media publik baik cetak dan elektronik.

Walhi Jawa Barat menilai, proyek meikarta pasti akan mengubah bentang

alam yang sangat luas, membutuhkan air dan energi yang cukup besar.

Sehingga, ke depan akan memberikan dampak sosial dan lingkungan

160