Page 12 - LAP PROPER
P. 12
1.2 Latar Belakang
B
adan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dalam pelaksanaan kegiatannya
berorientasi pada, pengelolaan keuangan peningkatan pendapatan daerah, dan penataan
administrasi aset daerah yang diharapkan dapat menggali seoptimal mungkin potensi-potensi
sumber daya yang dimiliki, guna dapat membiayai pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan daerah, memberikan layanan secara cepat, tepat dan akuntabel dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga menunjang terwujudnya pemerintahan yang baik
dan membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
kepada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah secara berdaya guna dan berhasil
guna juga melaksanakan penataan inventarisasi aset daerah sebagai bentuk kekayaan daerah.
Adapun kondisi Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan Penatausahaan Aset Daerah dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengeloaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 Hubungan keuangan antara
pemerintah Pusat dan Daerah tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan daerah mengharuskan
daerah untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri. Dalam sumber
penerimaannya kabupaten Aceh Singkil
masih sangat ketergantungan dengan
transfer Pemerintah Pusat. Hal ini dapat
dilihat dari kontribusi PAD Terhadap total
penerimaan Kabupaten Aceh Singkil dari
Tahun 2019 s/d 2021 berkisar antara 5
Gambar 1.2 PAD terhadap total penerima
sampai dengan 6 %. hal ini cukup ironis dengan kemampuan fiscal yang rendah disisi lain belum
mampu mengoptimalkan untuk melakukan pengelolaan belanja daerah hal ini dapat dilihat dari
tingginya angka Silpa setiap tahunnya seperti yang dijelaskan pada diagram berikut ini :
10
Gambar 1.3 Silpa setiap tahunnya