Page 14 - LAP PROPER
P. 14
Pajak Bumi dan Pembangunan dari Sektor pengelolaan aset daerah secara profesional,
Perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) adalah transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai
merupakan sumber yang cukup potensial bagi dari tahap perencanaan, pendistribusian dan
sumber PAD dikabupaten Aceh singkil, yang pemanfaatan serta pengawasannya.
dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Provinsi Aceh Tahun 2021 terhadap Laporan
Kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh
adalah cukup berpengaruh jika dilihat dari Singkil dan Sistem pengendalian Internal
realisasinya yaitu pada tahun 2019 mampu disampaikan bahwasanya:
berkontribusi sebesar 10%, pada tahun 2020 a. Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten
mengalami peningkatan menjadi 13% dan pada
tahun 2021 berkontribusi terhadap pajak daerah
sebesar 5%.
3. Belum Tertibnya penataan Aset.
Aset adalah sumber daya ekonomi yang
Gambar 1.7 LHP BPK RI kab Aceh Singkil
b. Aceh Singkil tidak terjamin keamanan
Gambar 1.6 LHP BPK RI kab Aceh Singkil
penguasaannya, berpotensi hilang, dan
dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah atau dikuasai pihak lain;
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari c. Penyajian informasi BMD yang disajikan
mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa pada kartu inventaris barang belum
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh menggambarkan kondisi sebenarnya;
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat d. Pemerintah Kabupaten Aceh
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya non keuangan yang diperlukan untuk Singkil belum melakukan kegiatan sensus
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan BMD sejak tahun 2013. Sehingga kiranya
sumber-sumber daya yang dipelihara karena perlu dilakukan upaya dan strategi untuk
alasan sejarah dan budaya. menjawab tiga permasalahan tersebut diatas. 12
Pemerintah Daerah perlu menyiapkan Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis 2
instrumen yang tepat untuk melakukan dan
