Page 33 - LAP PROPER
P. 33
16. Perbup No 43 Tahun 2017 tentang standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan
BangunanPerdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil
Sebagai Badan yang bertanggung jawab dalam Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai
Koordinator dari beberapa Dinas/Badan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan Perbup
No 4 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja mempunyai
kedudukan, tugas pokok, fungsi dengan rincian sebagai berikut :
Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13. Menyajikan informasi keuangan daerah;
24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 14. Mempersiapkan kebijakan dan pedoman
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan pengelolaan serta penghapusan barang milik
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil daerah; dan
Badan pengelolaan Keuangan Kabuapetn Aceh 15. Melakukan pengawasan atas
Singkil salah satunya adalah menyiapkan kebijakan penyeleggaraan pengelolaan barang milik
dan pedoman pelaksanaan APBK. Tugas dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil perundang-undangan.
sebagai berikut:
3.2.1 Tupoksi Kepala Badan Pengelolaan
3.2.1 Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh
Singkil Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai Singkil mempunyai fungsi sebagai berikut:
kewenangan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas
1. Menyiapkan kebijakan dan pedoman 2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka
pelaksanaan APBK; menengah dan jangka panjang;
2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; 3. Perumusan kebijakan teknis administrasi
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK; dan teknis pelaksanaan penyusunan
4. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sistem anggaran dan pendapatan daerah;
penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 4. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah
5. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dengan Qanun;
daerah; 5. Pelaksanaan fungsi bendahara umum
6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan daerah;
pengeluaran APBK oleh Bank dan lembaga 6. Pengumpulan bahan penyusunan anggaran
keuangan lainnya yang ditunjuk; belanja;
7. Mengusahakan dan mengatur dana yang 7. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di
diperlukan dalam pelaksanaan APBK; bidang administrasi pengelolaan keuangan
8. Menyiapkan dan mengendalikan uang dan dan kekayaan daerah;
kekayaan daerah; 8. Penyusunan anggaran dan pendapatan
9. Melaksanakan penempatan uang dan kekayaan APBD;
daerah, mengelola dan menatausahakan 9. Perumusan kebijakan dan pedoman
Investasi; pengelolaan serta penghapusan barang
10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan milik daerah;
pejabat pengguna anggaran atas beban rekening 10. Pengawasan atas penyelenggaran
kas umum daerah sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah;
perundang-undangan; 11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi
11. Melakukan pembayaran utang dan menagih dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang
piutang daerah; pengelolaan keuangan;
12. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan 12. Pembinaan unit pelaksana teknis badan;
keuangan daerah; dan 29