Page 33 - LAP PROPER
P. 33

16.   Perbup  No  43  Tahun  2017  tentang  standar  Operasional  Prosedur  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan
            BangunanPerdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil


            Sebagai  Badan  yang  bertanggung  jawab  dalam  Pengeloaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah    sebagai
            Koordinator dari beberapa Dinas/Badan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan
            Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan Perbup
            No 4 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja mempunyai
            kedudukan, tugas pokok, fungsi dengan rincian sebagai berikut :

            Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor       13.  Menyajikan informasi keuangan daerah;
            24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan              14.  Mempersiapkan  kebijakan  dan  pedoman
            Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan            pengelolaan serta penghapusan barang milik
            Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil               daerah; dan
            Badan pengelolaan Keuangan Kabuapetn Aceh             15.  Melakukan         pengawasan          atas
            Singkil salah satunya adalah menyiapkan kebijakan         penyeleggaraan  pengelolaan  barang  milik
            dan pedoman pelaksanaan APBK. Tugas dan                   daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
            Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil            perundang-undangan.
            sebagai berikut:
                                                                  3.2.1 Tupoksi Kepala Badan Pengelolaan
            3.2.1 Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan                     Keuangan dan Kekayaan Daerah

            Badan  Pengelolaan  Keuangan  Kabupaten  Aceh             Kepala  Badan  Keuangan  Kabupaten  Aceh
            Singkil Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai              Singkil mempunyai fungsi sebagai berikut:
            kewenangan sebagai berikut :                           1.  Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas
            1.  Menyiapkan      kebijakan    dan     pedoman       2.  Penyusunan program kerja tahunan, jangka
               pelaksanaan APBK;                                       menengah dan jangka panjang;
            2.  Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;          3.  Perumusan  kebijakan  teknis  administrasi
            3.  Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;               dan   teknis   pelaksanaan     penyusunan
            4.  Menyusun  petunjuk  teknis  pelaksanaan  sistem        anggaran dan pendapatan daerah;
               penerimaan dan pengeluaran kas daerah;              4.  Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah
            5.  Melaksanakan  pemungutan  pajak  dan  retribusi        yang telah ditetapkan dengan Qanun;
               daerah;                                             5.  Pelaksanaan  fungsi  bendahara  umum
            6.  Memantau     pelaksanaan    penerimaan    dan          daerah;
               pengeluaran  APBK  oleh  Bank  dan  lembaga         6.  Pengumpulan  bahan  penyusunan  anggaran
               keuangan lainnya yang ditunjuk;                         belanja;
            7.  Mengusahakan  dan  mengatur  dana  yang            7.  Pemantauan,  Evaluasi  dan  pelaporan  di
               diperlukan dalam pelaksanaan APBK;                      bidang  administrasi  pengelolaan  keuangan
            8.  Menyiapkan  dan  mengendalikan  uang  dan              dan kekayaan daerah;
               kekayaan daerah;                                    8.  Penyusunan  anggaran  dan  pendapatan
            9.  Melaksanakan  penempatan  uang  dan  kekayaan          APBD;
               daerah,    mengelola    dan    menatausahakan       9.  Perumusan kebijakan dan pedoman
               Investasi;                                              pengelolaan serta penghapusan barang
           10.  Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan            milik daerah;
               pejabat pengguna anggaran atas beban rekening       10. Pengawasan atas penyelenggaran
               kas  umum  daerah  sesuai  dengan  peraturan            pengelolaan barang milik daerah;
               perundang-undangan;                                 11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi
           11.  Melakukan  pembayaran  utang  dan  menagih             dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang
               piutang daerah;                                         pengelolaan keuangan;
           12.  Melaksanakan  sistem  akuntansi  dan  pelaporan    12. Pembinaan unit pelaksana teknis badan;
               keuangan daerah;                                        dan                                      29
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38