Page 50 - Laporan Proyek Perubahan Mak Celo PBB Online Aceh Singkil

3.2 MANDAT KEBIJAKAN

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan Tupoksi Badan Pengelolaan
Keuangan adalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara pemerintah
Pusat dan Daerah

3. Undang-Undang Republink Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Singkil
4. PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan
Daerah

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/Pmk.03/2021 Tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi Dan
Bangunan

7. Instruksi Presiden (INPRES) tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2016 dan Tahun 2017
8. SE Mendagri No.910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transakasi Non

Tunai pada Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Presiden (PERPRES) No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil No 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan
perangkat daerah kabupaten Aceh Singkil
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil No 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil No 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Daerah
13. Perbup Aceh Singkil No 37 Tahun 2017 tentang pembayaran non tunai dalam

anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
14. Perbup No 4 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, Organisasi , Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
15. Perbup No 38 Tahun 2020 Tata Cara Penghapusan piutang pajak daerah Bumi dan

Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
16. Perbup No 43 Tahun 2017 tentang standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak

Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil

35