Page 51 - Laporan Proyek Perubahan Mak Celo PBB Online Aceh Singkil
P. 51

Sebagai  Badan  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengeloaan  Keuangan  dan  Aset
             Daerah    sebagai  Koordinator  dari  beberapa  Dinas/Badan  Satuan  Kerja  Perangkat

             Daerah  yang  melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah,  Badan
             Pengelolaan  Keuangan  Kabupaten  Aceh  Singkil  sesuai  dengan  Perbup  No  4  Tahun
             2016  tentang  kedudukan,  susunan,  Organisasi  ,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja

             mempunyai kedudukan, tugas pokok.



             Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Aceh  Singkil  Nomor  24  Tahun  2016  tentang
             Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Badan  Pengelolaan

             Keuangan  Kabupaten  Aceh  Singkil  Badan  pengelolaan  Keuangan  Kabuapetn  Aceh
             Singkil salah satunya adalah menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK.



             Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan


               1. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
               2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

               3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
               4. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas

                 daerah;
               5. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
               6. Memantau  pelaksanaan  penerimaan  dan  pengeluaran  APBK  oleh  Bank  dan

                 lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
               7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;

               8. Menyiapkan dan mengendalikan uang dan kekayaan daerah;
               9. Melaksanakan  penempatan  uang  dan  kekayaan  daerah,  mengelola  dan
                 menatausahakan Investasi;

              10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas
                 beban rekening kas umum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

              11. Melakukan pembayaran utang dan menagih piutang daerah;
              12. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

              13. Menyajikan informasi keuangan daerah;
              14. Mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang

                 milik daerah; dan
              15. Melakukan  pengawasan  atas  penyeleggaraan  pengelolaan  barang  milik  daerah
                 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.







                                                           36
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56