Page 19 - LKIP BNN 2022
P. 19

BADAN NARKOTIKA NASIONAL


                 5.  Memberdayakan     masyarakat    dalam      8.  Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan
                    pencegahan penyalahgunaan dan peredaran        administrasi di lingkungan BNN.
                    gelap narkotika dan prekursor narkotika.    9.  Pelaksanaan  fasilitasi  dan  pengoordinasian
                 6.  Memantau,      mengarahkan,        dan        wadah peran serta masyarakat.
                    meningkatkan  kegiatan  masyarakat  dalam   10. Pelaksanaan  penyelidikan  dan  penyidikan
                    pencegahan penyalahgunaan dan peredaran        penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap
                    gelap narkotika dan prekursor narkotika.       narkotika dan prekursor narkotika.
                 7.  Melakukan   kerja   sama   bilateral   dan   11. Pelaksanaan  pemutusan  jaringan  kejahatan
                    multilateral,   baik   regional   maupun       terorganisasi   di   bidang   narkotika,
                    internasional,   guna   mencegah    dan        psikotropika,  dan  prekursor  serta  bahan
                    memberantas peredaran gelap narkotika dan      adiktif  lainnya,  kecuali  bahan  adiktif  untuk
                    prekursor narkotika.                           tembakau dan alkohol.
                 8.  Mengembangkan  laboratorium  narkotika     12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait
                    dan prekursor narkotika.                       maupun  komponen  masyarakat  dalam
                 9.  Melaksanakan administrasi penyelidikan dan    pelaksanaan  rehabilitasi  dan  penyatuan
                    penyidikan       terhadap       perkara        kembali   ke   dalam   masyarakat   serta
                    penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap          perawatan  lanjutan  bagi  penyalahguna
                    narkotika dan prekursor narkotika.             dan/atau   pecandu     narkotika   dan
                 10. Membuat   laporan   tahunan   mengenai        psikotropika  serta  bahan  adiktif  lainnya
                    pelaksanaan tugas dan wewenang.                kecuali  bahan  adiktif  untuk  tembakau  dan
                                                                   alkohol di tingkat pusat dan daerah.
                    Selain     tugas     tersebut,     BNN      13. Pengoordinasian  peningkatan  kemampuan
               menyelenggarakan fungsi:                            lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi

                 1.  Penyusunan  dan  perumusan  kebijakan         sosial  pecandu  narkotika  dan  psikotropika
                    nasional  di  bidang  pencegahan  dan          serta  bahan  adiktif  lainnya,  kecuali  bahan
                    pemberantasan    penyalahgunaan     dan        adiktif  untuk  tembakau  dan  alkohol  yang
                    peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan   diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun
                    prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali   masyarakat.
                    bahan  adiktif  untuk  tembakau  dan  alkohol   14. Peningkatan   kemampuan   lembaga
                    yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.        rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu
                 2.  Penyusunan,  perumusan,  dan  penetapan       narkotika  dan  psikotropika  serta  bahan
                    norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN.   adiktif  lainnya,  kecuali  bahan  adiktif  untuk
                 3.  Penyusunan  perencanaan,  program,  dan       tembakau  dan  alkohol  berbasis  komunitas
                    anggaran BNN.                                  terapeutik atau metode lain yang telah teruji
                 4.  Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis     keberhasilannya.
                    pencegahan,  pemberdayaan  masyarakat,      15. Pelaksanaan  penyusunan,  pengkajian,  dan
                    pemberantasan,  rehabilitasi,  hukum  dan      perumusan peraturan perundang-undangan
                    kerja sama di bidang P4GN.                     serta pemberian  bantuan  hukum  di bidang
                 5.  Pelaksanaan   kebijakan   nasional   dan      P4GN.
                    kebijakan   teknis   P4GN   di   bidang     16. Pelaksanaan  kerja  sama  nasional,  regional,
                    pencegahan,  pemberdayaan  masyarakat,         dan internasional di bidang P4GN.
                    pemberantasan,  rehabilitasi,  hukum,  dan   17. Pelaksanaan   pengawasan   fungsional
                    kerja sama.                                    terhadap  pelaksanaan  P4GN  di  lingkungan
                 6.  Pelaksanaan  pembinaan  teknis  di  bidang    BNN.
                    P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan   18. Pelaksanaan   koordinasi   pengawasan
                    BNN.                                           fungsional  instansi  pemerintah  terkait  dan
                 7.  Pengoordinasian instansi pemerintah terkait   komponen masyarakat di bidang P4GN.
                    dan  komponen  masyarakat  dalam  rangka    19. Pelaksanaan  penegakkan  disiplin,  kode  etik
                    penyusunan    dan    perumusan     serta       pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik
                    pelaksanaan  kebijakan  nasional  di  bidang   BNN.
                    P4GN.




                                                                                    LAPORAN KINERJA 2022  |   I-3
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24