Page 36 - LKIP BNN 2022

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Zona Integritas (ZI) yang semakin meluas, dan internal BNN dengan Peraturan Menteri PAN
upaya penguatan integritas aparatur untuk RB Nomor 88 Tahun 2021;
mendorong keberhasilan pelaksanaan reformasi 7. Menerapkan Manajemen Risiko (MR) pada
birokrasi BNN. Hal lain yang juga telah 223 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan
diimplementasikan adalah melakukan Badan Narkotika Nasional. Identifikasi risiko
standarisasi mekanisme kerja dan komitmen yang telah disusun oleh Unit Pemilik Risiko
pimpinan pada berbagai tingkatan organisasi (UPR) di masing-masing Satker telah direviu
sehingga mampu memacu berbagai inovasi dan diasistensi oleh Inspektorat Utama
manajemen untuk mewujudkan tata kelola Badan Narkotika Nasional, sehingga Satker
pemerintahan yang baik. telah mampu mengidentifikasi risiko dan
pengendalian terhadap gratifikasi, benturan
Namun, masih terdapat upaya yang masih kepentingan, WBS, dan pengaduan
perlu ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi masyarakat;
dari Kementerian PAN RB. Dalam menindaklanjuti 8. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
rekomendasi tersebut BNN telah melakukan (SKM) terhadap penyelenggaraan 6 (enam)
berbagai upaya antara lain: layanan yang dilaksanakan langsung kepada
1. Membentuk tim RB pusat dan satuan kerja, masyarakat.
menyusun rencana aksi untuk setiap pokja 8
area perubahan, monitoring dan evaluasi Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi BNN
untuk progres rencana aksi, melibatkan masih terdapat beberapa kendala/hambatan
pimpinan satuan kerja dalam pelaksanaan RB sebagai berikut:
melaksanakan PMPRB dengan melibatkan 1. Perubahan regulasi terkait evaluasi PMPRB;
tim asesor unit kerja dan pusat, melibatkan 2. Perbedaan persepsi dalam menerjemahkan
pokja monitoring dan evaluasi (monev) regulasi terkait RB;
dalam monitoring rencana aksi 8 pokja area 3. Belum adanya unit kerja khusus yang
perubahan; mengkoordinir pelaksanaan RB;
2. Telah menetapkan Tim Agent of Change 4. Keterbatasan SDM yang menangani RB;
ataupun role model melalui Surat Perintah 5. Monitoring dan evaluasi rencana aksi belum
Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 83 dilaksanakan secara berkala;
Tahun 2022 untuk meningkatkan budaya 6. Belum terdapatnya regulasi internal terkait
kerja pegawai; pemberian reward dan punishment dalam
3. Harmonisasi regulasi telah dilakukan pelaksanaan RB.
telaahan terhadap seluruh peraturan yang
dikeluarkan. Selain itu juga dilakukan Untuk mengatasi kendala/hambatan
transformasi digital dalam hal tersebut, terdapat beberapa strategi yang akan
penyebarluasan dokumentasi produk dilaksanakan:
hukum. JDIH BNN juga telah diintegrasikan 1. Pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi
dengan data JDIH Nasional (JDIHN); RB secara triwulan;
4. Dalam rangka mendukung kebijakan 2. Mengoptimalkan fungsi komponen
pemerintah dalam mewujudkan organisasi pengelola pelaksanaan RB;
yang semakin proporsional, BNN melakukan 3. Penyelarasan regulasi internal dengan
evaluasi kelembagaan yang ditindaklanjuti regulasi Kementerian PAN RB yang baru;
dengan transformasi organisasi melalui 4. Peningkatan kemampuan asesor dan
penyederhanaan birokrasi melalui pengelola pelaksanaan RB secara
pengalihan jabatan struktural eselon III dan berkelanjutan melalui sosialisasi/bimtek
IV ke dalam jabatan fungsional; sebagai upaya penyamaan persepsi;
5. Menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan 5. Pembentukan jabatan struktural pengelola
Analisis Beban Kerja (ABK), serta Peta Jabatan RB;
dalam rangka penyusunan HCDP BNN; 6. Penyusunan regulasi pemberian reward dan
6. Menyusun cascading kinerja dari level unit punishment dalam pelaksanaan RB;
kerja hingga individu dan melakukan 7. Melakukan perubahan paradigma
penyesuaian peraturan pedoman AKIP pelaksanaan RB melalui sosialisasi, webinar,
dan media informasi lain;

LAPORAN KINERJA 2022 | III-6