Page 21 - monitoring Isu 21-27 Maret 2022
P. 21

Isu
                                               Isu
                                               Isu
                                               #3
     Pelaku UMKM Kesulitan                     #3
                                               #3
     Dalam Memenuhi Standar Kualitas E-Katalog


                                     Kronologis



     (17/3) -  Dalam rangka meningkatkan pembelanjaan usaha mikro kecil
     dan  menengah  (UMKM),  pemerintah  akan  meluncurkan  e-katalog
     dengan jumlah sebesar Rp 1.127 triliun pada 24 Maret mendatang. Juru
     Bicara  Menteri  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi  (Menko
     Marives) Jodi Mahardi mengatakan, pada tahun ini, potensi pembelian
     produk dalam negeri sebesar Rp 1.055,3 triliun dengan alokasi anggaran
     pemerintah pusat sebesar Rp 519,9 triliun yang terkonsentrasi sebesar
     77,1%  di  10  Kementerian/Lembaga.  Sementara  itu,  untuk  alokasi
     anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 535,4 triliun merupakan total
     belanja barang atau Jasa atau modal Pemerintah.
     Adapun,  e-Katalog  sendiri  merupakan  aplikasi  belanja  online  yang
     dikembangkan  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa
     Pemerintah (LKPP). Saat ini pemerintah juga sudah memudahkan produk
     yang  masuk  kedalam  e-katalog,  serta  untuk  mengoptimalkan  belanja
     pemerintah pusat dan daerah untuk produk dalam negeri. Jodi bilang,
     pembelian produk dalam negeri ini dengan minimal transaksi Rp 400
     triliun dengan komposisi Rp 200 triliun pemerintah pusat, dan Rp 200
     triliun pemerintah daerah. Dengan begitu, maka akan berdampak pada
     penambahan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  1,67%  sampai
     1,71%, sesuai dengan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS). Lebih lanjut,
     pemerintah juga mengusung tiga prinsip utama aksi armatif bagi produk
     dalam negeri, di antaranya, pertama, belanja pemerintah wajib untuk
     produk dalam negeri, seperti barang, jasa, dan modal. Kedua, jika ada
     impor, maka hal tersebut adalah pengecualian, dengan besaran impor
     maksimal 10%. Ketiga, Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang
     mengusulkan impor harus menyiapkan kebijakan program dan Langkah
     pengurangan impor tersebut sampai dengan 5% pada 2023.
     (17/3)  -  Ketua  Umum  Asosiasi  UMKM  Indonesia  (Akumindo)  Ikhsan
     Ingratubun  mengatakan,  dalam  prosesnya,  pelaku  UMKM  mengalami
     kesulitan  dalam  memenuhi  standar  kualitas  dalam  e-katalog  tersebut.
     Sebab,  standar  yang  dicantumkan  mengharuskan  barang  yang  dijual
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26