Page 72 - IHPD_Sulbar0504_cap

GLOSARIUM
A
Akibat Pengungkapan yang memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk
menjelaskan dampak dari adanya perbedaan antara apa yang ditemukan
oleh pemeriksa di lapangan (kondisi) dengan keadaan yang diharapkan
(kriteria).
Akuntan Publik Akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk
memberikan jasa akuntan publik.
Akurat Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
Allrecord Aplikasi online yang sudah disiapkan sebagai sistem pencatatan dan
pelaporan COVID-19.
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
APIP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di
lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian
Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam
lingkup kewenangannya

B
Banparpol Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan Sosial Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BLUD Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
BMD Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.