Page 73 - IHPD_Sulbar0504_cap

BOS Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk
penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber
dari dana alokasi khusus nonfisik.
BPHTB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BKU Buku Kas Umum adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara
untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas.
BPK Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

BUD Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
BUMD Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

C
COVID-19 Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

D
DAK Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana PFK Dana Perhitungan Fihak Ketiga adalah sejumlah dana yang diperoleh
dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara,
pegawai negeri sipil pusat/daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia
(TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah
dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk
dibayarkan kepada pihak ketiga.
Demografis Informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam
suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta
bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran,
kematian, migrasi, serta penuaan.
DPC Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik adalah pengurus partai politik
di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil
keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan
oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.