Page 78 - IHPD_Sulbar0504_cap

Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali
untuk dampak hal-hal yang berhubungann dengan yang dikecualikan.
Opini TW Tidak Wajar adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti
pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa
penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik
secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasif.
Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
Opini TMP Tidak Memberikan Pendapat adalah adanya pembatasan lingkup yang
luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang
cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini).
Memuat suatu pernyataan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan
pendapat atas laporan keuangan.

P
PA Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD.
Pandemi Wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia.
Parpol Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
PBB P2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
Pelaporan Suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap
bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Pemantauan Penyelesaian Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK
Kerugian Negara/Daerah untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian
negara/daerah.
Pemantauan Tindak Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK
Lanjut atas Rekomendasi untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
Hasil Pemeriksaan
Pemeriksa Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.