Page 79 - IHPD_Sulbar0504_cap

Pemeriksaan Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan
secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar
pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan
keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.
Pemeriksaan Dengan Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar
Tujuan Tertentu pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Pemeriksaan Kepatuhan Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (subject matter) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan
sebagai kriteria).
Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang
memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah
disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi
komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas
pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
efektivitas.
Pemeriksaan Tematik Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema
yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas
program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh
berbagai entitas pemeriksaan.
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pengguna Barang Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik
Negara/Daerah.
Pengguna LHP Lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai
kepentingan terhadap LHP.
Pengelolaan Keuangan Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai
Negara dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Perangkat Daerah Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
Peraturan Daerah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi
dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah.