Page 81 - IHPD_Sulbar0504_cap

Satker Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga
atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian
Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran.
Sebab Bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber utama
perbedaan antara kondisi dan kriteria, jadi harus benar-benar dari akar
permasalahan utama (rootcause) bukan faktor yang bersifat umum.
SIPTL Sistem Informasi Pemantauan TLRHP adalah suatu sistem yang
mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
BPK.
SKP Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum
final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap
bendahara.
SPI Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
SKTJM Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan
yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang
bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan
bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
SPI Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses integral yang
dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan
keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait
dengan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dari laporan
keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
pengamanan aset.
SPP-LS Surat Permintaan Pembayaran Langsung adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

T
Tanggung Jawab Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan
Keuangan Negara negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,