Page 173 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

13. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah

No. Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012,
tentang Izin Lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.68/MENLHK –SETJEN/2016
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.22 / MENLHK / SETJEN /
KUM.1 / 7 / 2018 tentang Norma, Stándar,
Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Persyaratan a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
b. Izin Pembuangan Air Limbah dari OSS.
c. Izin Lingkungan untuk kegiatan yang wajib Amdal
atau UKL-UPL atau SPPL untuk kegiatan diluar
yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
d. Pernyataan Pemenuhan Komitmen yang dilengkapi
dengan dokumen teknis yang berisi informasi
mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis
yang meliputi :
1. Keterangan tentang lokasi.
2. Jenis Limbah Air yang dikelola.
3. Sumber, karakteristik, dan kode limbah air
yang akan dikelola.
4. Tata letak dan design kontruksi lokasi
pembuangan air limbah.
5. Hasil analisa laboratorium terhadap air limbah.
6. Uraian Pengelolaan air Limbah yang dihasilkan
7. Diagram alir proses pembuangan air limbah
yang dilengkapi dengan keterangan dalam
bentuk narasi.
8. Fasilitas pengendalian pencemaran apabila
menghasilkan polutan pencemaran lingkungan.
9. Perlengkapan sistem tanggap darurat.

3. Sistem, mekanisme 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
dan prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air
Limbah.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di
alamat sicantikui.layanan.go.id untuk
mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen
serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap
maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis
kepada Dinas Teknis terkait.