Page 180 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

9. Pengawasan internal 1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
3. Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
inspektorat
4. Dilaksanakan secara kontinyu

10. Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
pengaduan, saran Satu Pintu Kabupaten Pandeglang menangani
dan masukan pengaduan yang berhubungan langsung dengan
pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,
saran dan masukan melalui :
a. Website : dpmptsp.pandeglangkab.go.id
b. Email : dpmptsp.pandeglang0@gmail.com
c. telepon/fax 0253 201030
d. kotak saran
e. surat yang ditujukan ke alamat Jl. KH. Tb. Abdul
Halim No. 03 Pandeglang 42213.
f. petugas bagian pengaduan, saran dan masukan
DPMPTSP dengan menggunakan formulir yang
telah disediakan.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan
dapat diselesaikan saat pengaduan diterima, maka
petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban
saat itu juga dengan sepengetahuan
atasan/pimpinan.
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut
akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara
lisan atau tertulis.
6. Terhadap pengaduan berdasarkan hasil rapat
koordinasi yang memerlukan tindaklanjut
penertiban, maka penertiban dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja.

11. Jumlah pelaksana 4 (empat) orang

12. Jaminan pelayanan Sesuai dengan maklumat pelayanan

13. Jaminan keamanan 1. Surat di tanda tangan serta cap basah atau melalui
dan keselamatan tanda tangan elektronik sehinga dijamin
pelayanan keasliannya
2. Surat diberi tanda khusus ber Kop Intansi
DPMPTSP
3. Surat diberi QR Code

14. Evaluasi kinerja Dilakukan melalui pengukuran penerapan 14
pelaksana komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk
laporan secara berkala dan periodik, dilakukan
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
kinerja pelayanan

15. Pencabutan DPMPTSP melakukan pencabutan terhadap Perizinan
dan Non Perizinan yang diterbitkan apabila :