Page 183 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

15. Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta

No. Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17
Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

2. Persyaratan
a. Permohonan Baru 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dari OSS.
3. Daftar riwayat hidup penanggung jawab
4. Bukti kepemilikan tanah atau sewa atas sarana
dan prasarana kantor dan tempat pelatihan
kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun.
5. Keterangan Domisili LPK dari Pejabat yang
berwenang (Lurah/Kepala Desa).
6. Profil LPK yang sekurang - kurangnya
memuat :
a. Struktur Organisasi dan raian tugas.
b. Daftar dan riwayat hidup instruktur
bersertifikat kompetensi dan tenaga
pelatihan.
c. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan
selama 3 (tiga) tahun.
d. Program pelatihan kerja berbasis
kompetensi yang akan diselenggarakan.
e. Kapasitas pelatihan pertahun.
f. Daftar sarana dan prasarana pelatihan
sesuai dengan program pelatihan yang
diselenggarakan.

b. Permohonan 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Perubahan 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang
Penanggung Jawab berlaku.
LPK
3. Akta Perubahan dan Keputusan Pengesahan
perubahan dari instansi yang berwenang.

c. Permohonan 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Perubahan Alamat 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang
LPK berlaku.
3. Bukti kepemilikan tanah atau sewa atas sarana
dan prasarana kantor dan tempat pelatihan
kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
4. Keterangan Domisili LPK dari Pejabat yang
berwenang (Lurah/Kepala Desa).