Page 188 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 188
17. Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar
Kerja Lokal (LPTKS AKL).
No Komponen Uraian
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Penempatan Tenaga Kerja.
2. Persyaratan
a. Permohonan Baru 1. Akta Pendirian dan/atau perubahan badan
hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang
memuat kegiata jasa penempatan tenaga kerja
dan telah mendapat pengesahan dari
kementerian hukum dan HAM.
2. Bukti kepemilikan tanah berikut kantor atau
perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5
(lima) tahun yang dikuatkan dengan akta
notaris.
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
4. Surat pernyataan dari penanggung jawab
perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan
sebagai penanggung jawab pada LPRKS lain.
5. Bagan struktur organisasi dan personil.
6. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu)
tahun kedepan.
7. Pas photo berwarna penanggung jawab
perusahaan. Ukuran 4 x 6 cm.
8. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih
berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan.
b. Permohonan 1. Akta Pendirian dan/atau perubahan badan
Perpanjangan. hukum dalam bentuk perseroan terbatas
yang memuat kegiata jasa penempatan tenaga
kerja dan telah mendapat pengesahan dari
kementerian hukum dan HAM.
2. Bukti kepemilikan tanah berikut kantor atau
perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5
(lima) tahun yang dikuatkan dengan akta
notaris.
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
4. Surat pernyataan dari penanggung jawab
perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan
sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain.
5. Bagan struktur organisasi dan personil.
6. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu)
tahun kedepan.
