Page 239 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

25. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pendafatran dan Perizinan Usaha Peternakan.

2. Persyaratan 1. Izin Usaha Peternakan diberikan untuk :
a. Usaha budi daya peternakan.
b. Usaha pembibitan peternakan.
2. Izin Usaha Peternakan diberikan kepada :
a. Pelaku usaha peternakan skala menengah
dan besar.
b. Pihak tertentu (hanya untuk kegiatan
usaha peternakan untuk kepentingan
khusus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan).
3. Skala Menengah dan besar sebagaimana
dimaksud angka 2 huruf a tercantum dalam
lampiran II Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran
dan Perizinan Usaha Peternakan.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
OSS.
2. Izin Usaha Holtikultura yang belum berlaku
efektif dari lembaga OSS.
3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua
atau sebagian antara lain :
a. Izin Lokasi.
b. Izin Lingkungan.
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

3. Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
Prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan komitmen Izin Usaha
peternakan.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK
CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id
untuk mendaftarkan permohonan
pemenuhan komitmen serta melampirkan
persyaratan.