Page 242 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 242

14. Evaluasi               Kinerja  Dilakukan  melalui  pengukuran  penerapan  15
                           Pelaksana                      komponen  standar  pelayanan  yang  dilakukan
                                                          sekurang-kurangnya  setiap  1  tahun  (dalam
                                                          bentuk  laporan  secara  berkala  dan  periodik,
                                                          dilakukan  tindakan  perbaikan  untuk  menjaga
                                                          dan meningkatkan kinerja pelayanan

                     15. Pencabutan                       DPMPTSP       melakukan      pencabutan      terhadap
                                                          Perizinan  dan  Non  Perizinan  yang  diterbitkan
                                                          apabila :
                                                          1. setelah  dilakukan  teguran  atau  peringatan,
                                                             pelaku     usaha     atau    penanggung      jawab
                                                             kegiatan  tidak  mematuhi  ketentuan  yang
                                                             tertuang dalam perizinan dan non perizinan.
                                                          2. terjadi  penyalahgunaan  terhadap  ketentuan
                                                             yang  tertuang  dalam  perizinan  dan  non
                                                             perizinan yang telah ditetapkan
                                                          3. terjadi  pelanggaran  terhadap  pemenuhan
                                                             komitmen perizinan berusaha.
                                                          4. terjadi    perubahan      jenis   kegiatan     atau
                                                             pemindahan            kepemilikan         kegiatan
                                                             usaha/pemilik kegiatan.
                                                          5. dikenakan  penutupan  dan/atau  pembatalan
                                                             berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
                                                             undangan       yang    berlaku    atau    putusan
                                                             pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247