Page 249 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

27. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perkebunan.

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.

2. Persyaratan 1. Izin Usaha Perkebunan meliputi :
a. Usaha budi daya tanaman perkebunan.
b. Usaha industri pengolahan hasil
perkebunan.
c. Usaha perkebunan yang terintegrasi antara
budi daya dengan industri pengolahan
hasil perkebunan.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
OSS.
2. Izin Usaha Perkebunan yang belum berlaku
efektif dari lembaga OSS.
3. Pemenuhan Komitmen disampaikan setelah
Perizinan Prasarana dipenuhi. Diantaranya :
a. Izin lokasi yang telah berlaku efektif dari
OSS.
b. Izin Lingkungan yang telah berlaku dari
OSS.
4. Pemenuhan Komitmen :
a. Rencana kerja pembangunan kebun
perusahaan serta fasilitasi pembangunan
kebun masyarakat sekitar dan/atau unit
industri pengolahan hasil perkebunan.
b. Pernyataan bahwa telah mendapat
persetujuan masyarakat hukum adat,
untuk lahan yang digunakan seluruhnya
atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat.

3. Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
Prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan komitmen Izin Usaha
Perkebunan.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK
CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id
untuk mendaftarkan permohonan
pemenuhan komitmen serta melampirkan
persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah
lengkap maka DPMPTSP memproses
rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis
terkait.