Page 254 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

28. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Tanaman Pangan.

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.

2. Persyaratan Izin Usaha Tanaman Pangan Dilakukan oleh
pelaku usaha di atas skala tertentu.

a. Proses Produksi 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
Tanaman Pangan OSS.
2. Izin Usaha Tanaman Pangan yang belum
berlaku efektif dari lembaga OSS.
3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua
atau sebagian antara lain :
a. Izin Lokasi.
b. Izin Lingkungan.
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
4. Pemenuhan Komitmen disampaikan setelah
Perizinan Prasarana dipenuhi.
5. Pemenuhan Komitmen berupa rekomendasi
keamanan hayati produk rekayasa genetika
dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika
menggunakan tanaman hasil rekayasa
genetika.

b. Penanganan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
pascapanen tanaman OSS.
pangan dan 2. Izin Usaha Tanaman Pangan yang belum
keterpaduan antara berlaku efektif dari lembaga OSS.
proses produksi 3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua
tanaman pangan dan atau sebagian antara lain :
penanganan
pascapanen a. Izin Lokasi.
b. Izin Lingkungan.
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
4. Pemenuhan Komitmen disampaikan setelah
Perizinan Prasarana dipenuhi.
5. Pemenuhan komitmen :
a. Keterangan jaminan bahan baku berisi
sumber bahan baku dan jumlah.
b. rekomendasi keamanan hayati produk
rekayasa genetika dari Komisi Keamanan
Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman
hasil rekayasa genetika.