Page 260 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 260

29. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Veteriner.


                     No            Komponen                                      Uraian

                     1.    Dasar Hukum                    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
                                                             Tahun 2014 tentang Perkebunan.
                                                          2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
                                                             Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan
                                                             Perizinan     Berusaha      Terintegrasi    Secara
                                                             Elektronik.
                                                          3. Peraturan      Menteri     Pertanian      Republik
                                                             Indonesia  Nomor  45  Tahun  2019  tentang
                                                             Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi
                                                             Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.

                     2.    Persyaratan                    1. Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dari  lembaga
                                                             OSS.
                                                          2. Izin  Usaha  Veteriner  yang  belum  berlaku
                                                             efektif dari lembaga OSS.
                                                          3. Perizinan  Prasarana  yang  disyaratkan  semua
                                                             atau sebagian, antara lain  :
                                                             a. Izin Lokasi.

                                                             b. Izin Lingkungan.
                                                             c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
                                                             d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

                                                          4. Pemenuhan  Komitmen  disampaikan  setelah
                                                             Perizinan Prasarana dipenuhi.

                                                          5. Pemenuhan  Komitmen  berupa  pernyataan
                                                             memiliki  fasilitas,  perlengkapan,  peralatan,
                                                             dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang
                                                             dipersyaratkan      sesuai    dengan    ketentuan
                                                             peraturan     perundang-undangan         mengenai
                                                             pelayanan jasa medik veteriner.

                     3.    Sistem,  Mekanisme  dan  1.         Pemohon  mengakses  laman  OSS  di  alamat
                           Prosedur                            oss.go.id  untuk  mendapatkan  Nomor  Induk
                                                               Berusaha  (NIB)  dan  mengisi  pernyataan
                                                               Pemenuhan komitmen Izin Usaha Veteriner.
                                                           2.  Pemohon  Mengakses  laman  SICANTIK  di
                                                               alamat      sicantikui.layanan.go.id       untuk
                                                               mendaftarkan       permohonan        pemenuhan
                                                               komitmen serta melampirkan persyaratan.
                                                           3.  Apabila    persyaratan     administrasi     telah
                                                               lengkap      maka     DPMPTSP        memproses
                                                               rekomendasi  teknis  kepada  Dinas  Teknis
                                                               terkait.
                                                           4.  Dinas  Teknis  terkait  melakukan  peninjauan
                                                               lokasi  dan/atau  rapat  pembahasan  jika
                                                               diperlukan.
                                                           5.  Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud
                                                               angka  4  dapat  difasilitasi/dikoordinasikan
                                                               oleh DPMPTSP.
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265