Page 265 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 265

30. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Rumah Potong Hewan.


                     No            Komponen                                      Uraian

                     1.    Dasar Hukum                    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
                                                             Tahun 2014 tentang Perkebunan.
                                                          2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
                                                             Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan
                                                             Perizinan     Berusaha      Terintegrasi    Secara
                                                             Elektronik.
                                                          3. Peraturan      Menteri     Pertanian      Republik
                                                             Indonesia  Nomor  45  Tahun  2019  tentang
                                                             Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi
                                                             Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.

                     2.    Persyaratan                    1. Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dari  lembaga
                                                             OSS.
                                                          2. Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang belum
                                                             berlaku efektif dari lembaga OSS.
                                                          3. Perizinan  Prasarana  yang  disyaratkan  semua
                                                             atau sebagian, antara lain  :
                                                             a. Izin Lokasi.
                                                             b. Izin Lingkungan.
                                                             c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
                                                             d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
                                                          4. Pemenuhan  Komitmen  disampaikan  setelah
                                                             Perizinan Prasarana dipenuhi.
                                                          5. Pemenuhan  Komitmen  berupa  pernyataan
                                                             mempunyai tenaga kerja paling sedikit  :
                                                             a. Dokter  hewan  sebagai  pelaksana  dan
                                                                 penanggung  jawab  teknis  pengawasan
                                                                 kesehatan masyarakat veteriner.
                                                             b. Pemeriksa daging.

                                                             c. Juru  sembelih  halal  bagi  komoditas  yang
                                                                 dipersyaratkan  sesuai  dengan  ketentuan
                                                                 peraruran perundang-undangan.

                     3.    Sistem,  Mekanisme  dan  1.         Pemohon  mengakses  laman  OSS  di  alamat
                           Prosedur                            oss.go.id  untuk  mendapatkan  Nomor  Induk
                                                               Berusaha  (NIB)  dan  mengisi  pernyataan
                                                               Pemenuhan komitmen Izin Usaha Veteriner.
                                                           2.  Pemohon      Mengakses       laman     SICANTIK
                                                               CLOUD  di  alamat  sicantikui.layanan.go.id
                                                               untuk         mendaftarkan          permohonan
                                                               pemenuhan  komitmen  serta  melampirkan
                                                               persyaratan.
                                                           3.  Apabila    persyaratan     administrasi     telah
                                                               lengkap      maka     DPMPTSP        memproses
                                                               rekomendasi  teknis  kepada  Dinas  Teknis
                                                               terkait.
                                                           4.  Dinas  Teknis  terkait  melakukan  peninjauan
                                                               lokasi  dan/atau  rapat  pembahasan  jika
                                                               diperlukan.
                                                           5.  Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud
                                                               angka  4  dapat  difasilitasi/dikoordinasikan
                                                               oleh DPMPTSP.
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270