Page 300 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

37. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit
a. Kelas C
b. Kelas D
c. Kelas D Pratama
d. Rumah Sakit Khusus Kelas C

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

2. a. Persyaratan Umum 1. Rumah Sakit hanya dapat didirikan oleh
Mendirikan Rumah badan hukum yang kegiatan usahanya hanya
Sakit. bergerak di bidang perumahsakitan. Yaitu :
a. Badan Hukum yang bersifat nirlaba.
b. Badan hukum dengan tujuan profit yang
berbentuk perseroan terbatas atau persero.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1
dikecualikan bagi pendirian rumah sakit milik
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Klasifikasi Rumah Sakit Umum yaitu :
a. Rumah Sakit Kelas C, memiliki jumlah
tempat tidur paling sedikit 100 (seratus)
buah.
b. Rumah sakit Kelas D, memiliki jumlah
tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh)
buah.
c. Rumah Sakit Kelas D Pratama memiliki
jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima
puluh) buah dan paling sedikit
menyelenggarakan :
1) Pelayanan medik umum.
2) Pelayanan gawat darurat
3) Pelayanan keperawatan
4) Pelayanan laboratorium pratama.
5) Pelayanan radiologi.
6) Pelayanan farmasi.
4. Klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas C
memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 25
(dua puluh lima) buah.
b. Persyaratan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
Pemenuhan Komitmen OSS.
Izin Mendirikan Rumah 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit yang belum
Sakit berlaku efektif dari lembaga OSS.