Page 295 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

35. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Apotik

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

2. Persyaratan Toko Obat diselenggarakan oleh pelaku usaha
perorangan yaitu paling rendah tenaga teknis
kefarmasian.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
OSS.
2. Izin Apotik yang belum berlaku efektif dari
lembaga OSS.
3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua
atau sebagian, antara lain :
a. Izin Lokasi.
b. Izin Lingkungan.
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
4. Pemenuhan Komitmen disampaikan paling
lama 6 (enam) bulan dan setelah Perizinan
Prasarana dipenuhi.
5. Pemenuhan Komitmen Izin Apotik
melampirkan :
a. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis
Kefarmasian (STRTTK).
b. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis
Kefarmasian sebagai penanggung jawab.
c. Denah bangunan.
d. Daftar sarana dan prasarana.
e. Berita acara pemeriksaan.

3. Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
Prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan komitmen Izin Toko Obat.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK di
alamat sicantikui.layanan.go.id untuk
mendaftarkan permohonan pemenuhan
komitmen serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah
lengkap maka DPMPTSP memproses
rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis
terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan
lokasi dan/atau rapat pembahasan jika
diperlukan.