Page 290 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

35. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Apotik

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

2. Persyaratan Apotik diselenggarakan oleh pelaku usaha
perorangan yaitu apoteker.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
OSS.
2. Izin Apotik yang belum berlaku efektif dari
lembaga OSS.
3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua
atau sebagian, antara lain :
a. Izin Lokasi.
b. Izin Lingkungan.
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
4. Pemenuhan Komitmen disampaikan paling
lama 6 (enam) bulan dan setelah Perizinan
Prasarana dipenuhi.

5. Pemenuhan Komitmen Izin Apotik
melampirkan :

a. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA).
b. Surat Izin Praktik apoteker.
c. Denah bangunan.

d. Daftar sarana dan prasarana.
e. Berita acara pemeriksaan.

3. Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
Prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan komitmen Izin Izin Apotik.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK
CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id
untuk mendaftarkan permohonan
pemenuhan komitmen serta melampirkan
persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah
lengkap maka DPMPTSP memproses
rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis
terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan
lokasi dan/atau rapat pembahasan jika
diperlukan.