Page 285 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

34. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan.

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

2. Persyaratan Toko Alat Kesehatan diselenggarakan oleh pelaku
usaha perorangan atau nonperorangan (kecuali
untuk perseroan terbatas).

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
OSS.
2. Izin Toko Alat Kesehatan yang belum berlaku
efektif dari lembaga OSS.
3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua
atau sebagian, antara lain :
a. Izin Lokasi.
b. Izin Lingkungan.
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

4. Pemenuhan Komitmen disampaikan paling
lama 2 (dua) tahun dan setelah Perizinan
Prasarana dipenuhi.
5. Pemenuhan Komitmen Izin PRT Alat
Kesehatan PKRT melampirkan :
a. Berita Acara Pemeriksaan.

b. Denah dan Bukti kepemilikan tempat atau
surat sewa.

c. Daftar alat kesehatan yang disalurkan

3. Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
Prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan komitmen Izin Toko Alat
Kesehatan.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK di
alamat sicantikui.layanan.go.id untuk
mendaftarkan permohonan pemenuhan
komitmen serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah
lengkap maka DPMPTSP memproses
rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis
terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan
lokasi dan/atau rapat pembahasan jika
diperlukan.