Page 280 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

33. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT.

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

2. Persyaratan Izin PRT Alat Kesehatan PKRT diselenggarakan
oleh pelaku usaha perorangan atau
nonperorangan (kecuali untuk perseroan
terbatas).

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
OSS.
2. Izin PRT Alat Kesehatan PKRT yang belum
berlaku efektif dari lembaga OSS.
3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua
atau sebagian, antara lain :
a. Izin Lokasi.
b. Izin Lingkungan.
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
4. Pemenuhan Komitmen disampaikan paling
lama 2 (dua) tahun dan setelah Perizinan
Prasarana dipenuhi.
5. Pemenuhan Komitmen Izin PRT Alat
Kesehatan PKRT melampirkan :
a. Sertifikat pelatihan pelaksanaan
perusahaan rumah tangga yang baik bagi
pelaku usaha.
b. Memiliki sarana bangunan dengan status
milik sendiri, kontrak atau sewa paling
singkat 2 (dua) tahun.
c. Memiliki prasarana yang memadai.
d. Berita Acara Pemeriksaan.

3. Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
Prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan komitmen Izin PRT Alat
Kesehatan PKRT.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK di
alamat sicantikui.layanan.go.id untuk
mendaftarkan permohonan pemenuhan
komitmen serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah
lengkap maka DPMPTSP memproses
rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis
terkait.